Standar Pembiayaan PAUD Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023. Bagi pengelola lembaga PAUD — baik TK/RA, Kelompok Bermain, TPA, maupun SPS — regulasi ini adalah acuan hukum tentang apa saja yang termasuk komponen pembiayaan yang sah, dari mana sumber dananya, dan bagaimana satuan biaya pendidikan dihitung. Memahami regulasi ini penting tidak hanya untuk kepatuhan administratif, tetapi juga untuk memastikan lembaga merencanakan anggaran yang mencukupi bagi penyelenggaraan layanan PAUD yang bermutu.
Apa Itu Standar Pembiayaan PAUD?
Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023 mendefinisikan Standar Pembiayaan sebagai kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Regulasi ini digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan.
Terdapat dua komponen utama pembiayaan pendidikan: Biaya Investasi dan Biaya Operasional. Pembiayaan pendidikan dapat bersumber dari tiga jalur: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga sumber ini dapat berjalan bersama-sama — artinya lembaga PAUD yang diselenggarakan masyarakat tetap dapat menerima bantuan dari pemerintah sekaligus menghimpun pembiayaan dari orang tua peserta didik, selama sesuai ketentuan.
Biaya Investasi PAUD: Empat Komponen
Biaya Investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan barang dan jasa yang umurnya lebih dari satu tahun untuk penyelenggaraan pendidikan. Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023 menetapkan empat komponen biaya investasi.
Pertama, investasi lahan. Ini adalah biaya yang disediakan oleh penyelenggara satuan pendidikan untuk menyediakan lahan agar dapat menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu. Bagi lembaga PAUD yang menyewa atau meminjam lahan, komponen ini tetap relevan dalam perencanaan jangka panjang.
Kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Biaya ini mencakup biaya minimal untuk menyediakan bangunan, ruang, dan sarana pendidikan — termasuk bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan. Besarannya mempertimbangkan jalur dan jenis pendidikan, letak dan kondisi geografis, jumlah peserta didik dan tenaga kependidikan, serta kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Penyediaan sarpras dapat dilakukan melalui pembelian, sewa, pertukaran, peminjaman, hibah, wakaf, atau kerja sama berbagi sumber daya — fleksibilitas ini sangat relevan bagi lembaga PAUD yang beroperasi dengan keterbatasan anggaran.
Ketiga, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia. Komponen ini mencakup dua hal: biaya untuk memenuhi jumlah tenaga kependidikan sesuai regulasi, dan biaya untuk pengembangan kompetensi tenaga kependidikan. Untuk lembaga PAUD, ini berarti anggaran pelatihan guru, pendampingan profesional, dan peningkatan kualifikasi pendidik adalah komponen investasi yang sah dan harus direncanakan secara eksplisit — bukan pengeluaran yang dipotong pertama kali saat anggaran ketat.
Keempat, modal kerja tetap. Ini adalah modal berbentuk uang dan/atau barang yang dibutuhkan satuan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan layanan. Modal kerja tetap dipergunakan untuk tiga kondisi: penyelenggaraan satuan pendidikan baru (biaya awal sampai sumber pendanaan rutin tersedia), pengembangan unit usaha atau unit produksi, dan keberlangsungan satuan pendidikan dalam keadaan kahar — kondisi yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh satuan pendidikan.
Download Standar Pembiayaan PAUD
Gunakan tabel unduhan berikut ini untuk mendapatkan file standar pembiayaan PAUD yaitu Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023:
| Kurikulum | Permen | Tentang | Status | Download |
|---|---|---|---|---|
| Merdeka | Permendikbudristek No 18 Tahun 2023 | Standar Pembiayaan PAUD Dasmen | BERLAKU | File Disini |
| 2013 | Permendikbud No. 137 Tahun 2014 | Standar Nasional PAUD (SNP) | Dicabut (Obsolete) | Lihat Disini |
Preview:
Biaya Operasional PAUD: Personalia dan Nonpersonalia
Biaya Operasional adalah biaya yang dibutuhkan secara rutin dan berulang paling lama satu tahun untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan. Regulasi ini membagi biaya operasional menjadi dua komponen.
Biaya Operasional Personalia adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga kependidikan berupa gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan. Regulasi ini menegaskan tiga prinsip yang mengikat: biaya personalia dirancang berdasarkan masa kerja, beban kerja, kinerja, dan tingkat jabatan; serta diberikan secara adil tanpa diskriminasi atas dasar latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, status pernikahan, usia, atau kondisi disabilitas. Prinsip keadilan ini secara langsung melindungi pendidik PAUD — termasuk yang bekerja di lembaga nonformal — dari praktik pengupahan yang tidak proporsional.
Biaya Operasional Nonpersonalia mencakup seluruh pengeluaran rutin selain penghasilan tenaga kependidikan. Komponen dan besarannya ditetapkan dengan mempertimbangkan sembilan faktor: jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, jumlah tenaga kependidikan, jumlah dan jenis sarana dan prasarana, letak dan kondisi geografis, peserta didik berkebutuhan khusus, jalur dan jenis pendidikan, standar kemahalan daerah, serta pertimbangan lainnya yang relevan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kesembilan faktor ini memastikan bahwa perhitungan biaya operasional PAUD di daerah terpencil tidak disamakan dengan lembaga PAUD di perkotaan — prinsip berkeadilan yang penting dalam konteks geografis Indonesia yang sangat beragam.
Satuan Biaya Pendidikan: Dasar Perhitungan yang Objektif
Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023 menetapkan bahwa biaya pendidikan ditetapkan menggunakan perhitungan satuan biaya pendidikan, yaitu biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di satuan pendidikan bagi setiap peserta didik pada setiap tahunnya. Satuan biaya pendidikan ini menjadi dasar yang objektif bagi pemerintah maupun lembaga penyelenggara dalam menetapkan besaran alokasi dana — termasuk dalam penghitungan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diterima lembaga PAUD.
Kesimpulan
Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023 menetapkan dua pilar pembiayaan pendidikan — investasi dan operasional — dengan empat komponen investasi dan dua komponen operasional yang masing-masing memiliki definisi dan cakupan yang tegas. Bagi lembaga PAUD, tiga hal paling krusial dari regulasi ini adalah: pengakuan bahwa pengembangan kompetensi pendidik adalah bagian dari biaya investasi yang sah; prinsip keadilan dalam pemberian penghasilan tenaga kependidikan tanpa diskriminasi; dan pendekatan perhitungan satuan biaya yang mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik lokal lembaga. Ketiganya memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi lembaga PAUD dalam merencanakan, mengusulkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara profesional.
